Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, baru-baru ini tuai perhatian karena pernyataannya mengenai tunggakan besar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan. Dalam pernyataannya, KDM mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar memiliki utang sebesar Rp300 miliar kepada lembaga yang bertugas mengelola jaminan kesehatan nasional ini. Pernyataan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama di tengah kondisi kesehatan masyarakat yang masih memerlukan perhatian dan dukungan besar dari pemerintah.
Kondisi ini semakin mencolok ketika Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran kesehatan yang disediakan oleh Pemprov Jabar seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, lebih banyak digunakan untuk belanja hibah yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi titik protes KDM kepada Bappeda dan Dinas Kesehatan, yang terlihat lebih mengutamakan alokasi dana untuk program-program yang kurang berpengaruh terhadap masyarakat secara langsung.
Keterlambatan pembayaran tunggakan kepada BPJS Kesehatan bisa berdampak serius bagi pelayanan kesehatan di Jabar. Ketika BPJS mengalami kekurangan dana, maka banyak layanan kesehatan yang akan terhambat. KDM khawatir bahwa situasi ini akan menyebabkan masyarakat, terutama yang kurang mampu, menjadi semakin sulit mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Ucapan KDM ini patut diperhatikan, mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah.
