Gaji Naik, Tapi Daya Beli 'Terkunci'
Tuntutan kedua yang tak kalah lantang adalah kenaikan Upah Minimum (UMP/UMK). Pemerintah memiliki formula penetapan upah. Saat ini, formula tersebut mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023. Formula ini berbasis pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah letak sengketanya yang krusial. Bagi pemerintah dan pengusaha, formula ini memberikan kepastian hukum. Ini juga menjaga iklim investasi tetap kondusif. Namun, bagi buruh, formula itu adalah "formula pemiskinan". Angka kenaikan upah dirasa tidak relevan dengan realita lapangan [5].
Masalahnya ada di sini, dan ini menjawab pertanyaan inti: gaji kurang atau bahan pokok mahal? Bagi buruh, masalahnya adalah laju kenaikan gaji. Laju ini kalah cepat dengan laju kenaikan biaya hidup riil. Kesenjangan ini semakin melebar setiap tahunnya.
Kenaikan upah yang dihitung berdasarkan inflasi "resmi" seringkali tidak terasa di kantong. Inflasi resmi versi Badan Pusat Statistik (BPS) mungkin tercatat di angka 3-4%. Tetapi, harga kebutuhan pokok yang mereka hadapi di pasar bisa meroket 10-20% [6]. Ini adalah perbedaan signifikan.
Seorang buruh di Jakarta mungkin menerima kenaikan upah Rp 200.000. Namun, di saat yang sama, beban pengeluaran mereka meningkat drastis. Harga beras premium terus naik. Biaya sewa kontrakan petakan di area industri tidak pernah turun. Tarif transportasi umum dan ojek online terus menyesuaikan harga [7].
Akibatnya, kenaikan upah itu "hilang" bahkan sebelum diterima. Gaji mereka seolah 'dikunci' oleh formula. Sementara pengeluaran riil terus melonjak liar. Ini menciptakan jurang antara pendapatan dan kebutuhan dasar.
Simpul Masalah: Bukan Cuma Nominal, Tapi 'Kemakmuran'
Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di jalanan Jakarta? Ini bukan sekadar demo minta kenaikan nominal gaji semata. Ini adalah protes terhadap sistem yang dianggap gagal memberikan jaring pengaman sosial. Buruh merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung.
