Penjelasan ini sekaligus menjadi kabar baik bagi para calon orangtua dan masyarakat pada umumnya. Dengan kepastian bahwa biaya melahirkan tidak kena pajak, diharapkan tidak ada kekhawatiran berlebihan terkait keterjangkauan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong peningkatan angka kelahiran di Indonesia.
Dengan penjelasan yang diberikan oleh Kemenkeu melalui DJP, diharapkan informasi yang berkembang di media sosial dapat tersampaikan dengan benar kepada masyarakat. Hal ini juga menjadikan pentingnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat.
Dalam konteks ini, peran media massa juga penting untuk memberikan informasi yang berimbang dan terpercaya guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan kepanikan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang jelas dan komunikasi yang transparan sangat diharapkan dalam hal ini.
Keterbukaan informasi dari pihak berwenang juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa tenang dan yakin bahwa pemerintah benar-benar melindungi kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya akses terhadap layanan kesehatan tanpa beban pajak yang memberatkan.
