Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berencana menambah jumlah saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen pada tahun 2024, dari saat ini yang hanya sebesar 51 persen. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang tersebut. Negosiasi mengenai penambahan saham ini pun telah rampung, dan PT Freeport Indonesia setuju untuk menambah saham pemerintah sebanyak 10 persen pada tahun 2041 ke atas. Hal ini disampaikan oleh Bahlil dalam keterangan resminya pada Minggu, 2 Juni 2024.
Selain itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong PTFI untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, yang berdekatan dengan tambang Freeport. Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang menjadi salah satu strategi investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.
