Beban kerja makin berat dengan manipulasi algoritma yang tidak transparan, memaksa pengemudi bekerja lebih lama demi meraih insentif yang belum tentu mengimbangi pengorbanan mereka. Banyak pengemudi mengeluhkan penghasilan bersih yang hanya Rp70.000 hingga Rp100.000 setelah 12 jam beroperasi, belum termasuk biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan yang harus ditanggung sendiri.
Mereka juga menghadapi risiko kecelakaan dan pemutusan akun secara sepihak tanpa perlindungan apapun. Sementara perusahaan aplikator beroperasi layaknya konglomerat teknologi global yang berkuasa dari balik layar, meninggalkan para pengemudi dalam ketidakpastian.
Pemerintah, meskipun telah menetapkan regulasi terkait potongan tarif dan perlindungan, belum menunjukkan langkah tegas dalam menindak pelanggaran yang merugikan jutaan pekerja informal digital ini. Hal ini menimbulkan kritik keras dari berbagai kalangan yang menilai negara abai terhadap nasib pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.
Aksi mogok ini menjadi momentum penting bagi pengemudi ojol dalam menuntut keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak mereka. Seperti halnya buruh industri pada masa lalu yang memperjuangkan kondisi kerja layak, pekerja digital kini menghadapi tantangan baru dalam sistem kerja yang dikendalikan teknologi dan kepentingan korporasi.
