Presiden Prabowo Subianto ingin membangun 80 ribu unit Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh penjuru Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, di tengah semangat besar ini, terdapat sejumlah tantangan dan ketidakjelasan yang mengancam keberhasilan program tersebut.
Yusuf Rendy, ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk memimpin inisiatif ini, banyak elemen yang hingga saat ini belum diperjelas. Ketidakjelasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari skema pendanaan hingga struktur organisasi KMP itu sendiri. Ketiadaan rincian yang jelas mengenai cara kerja koperasi ini berpotensi menghambat pelaksanaannya, sehingga menjadikan KMP lebih berisiko untuk menjadi “monster” baru yang bukan hanya tidak efektif, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi di tingkat lokal.
Salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan program ini adalah skema pembiayaan. Pemerintah menyebutkan bahwa pendanaan koperasi akan bersumber dari pinjaman kredit bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) serta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Yusuf menekankan bahwa rincian lebih lanjut mengenai mekanisme ini perlu segera dipublikasikan. Tanpa kejelasan dan transparansi, akan muncul keraguan di kalangan masyarakat dan calon anggota koperasi tentang sejauh mana dana ini dapat diakses dan dikelola dengan baik.
