Target 80 ribu unit koperasi tentunya juga menuntut strategi yang matang. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana tiap koperasi akan beroperasi dan bersaing di pasar. Koperasi mestinya tidak hanya bertujuan untuk bertahan, tetapi juga harus mampu berinovasi dan berkembang. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar dukungan dana; edukasi, pelatihan, dan akses terhadap teknologi juga harus menjadi bagian dari rencana implementasi.
Selain itu, pembentukan KMP ini juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Tanpa pengawasan yang baik, ada risiko besar bahwa koperasi justru akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang dapat merugikan anggota dan masyarakat luas. Di sini, peran pemerintah dan institusi terkait sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi koperasi.
Sedangkan dari sudut pandang organisasi, struktur kepengurusan KMP harus dirancang sedemikian rupa agar inklusif dan partisipatif. Anggota harus diberikan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Jika tidak, KMP berpotensi menjelma menjadi entitas yang birokratis, yang jauh dari semangat gotong royong yang seharusnya menjadi fondasi koperasi.
