Lantas apa yang menjadi akar permasalahan tersebut? Hal ini bisa mengacu ada masih kurangnya pemahaman Pemda terhadap peraturan penyaluran DAK Fisik Tahun 2017. Kekurangpahaman ini tidak di-update. Sehingga Pemda masih terbawa dengan pola lama penyaluran DAK Fisik yang cenderung longgar. Termasuk mengandalkan adanya dispensasi.
Kemudian, kurangnya peran monitoring dan pengawasan pejabat Pemda dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di wilayahnya. Di mana proses penyaluran DAK Fisik hanya mengandalkan pelaksana dan operator. Faktor lain juga terjadi karena perubahan susunan organisasi dan tata kerja di pemda.
Dengan berbagai faktor kendala maupun akar masalah pada pengelolaan DAK Fisik di Jawa Barat, perlu komitmen kuat untuk meminimalkan timbulnya permasalahan di waktu yang akan datang.
Upaya tersebut diupayakan dengan meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Baik terkait kebijakan maupun teknis penyaluran dan tata kelola DAK melalui diklat/bimtek Penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik. Update knowledge ini berlaku untuk pejabat dan staf Pemda baik di BPKAD maupun dinas terkait.
Langkah lainnya, degan meningkatkan koordinasi secara periodik dalam bentuk forum komunikasi dan pertemuan antara Pemda, KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Termasuk meningkatkan komitmen Pemda baik BPKAD maupun SKPD.
Poin yang tidak kalah penting adalah, dengan meningkatkan peran monitoring evaluasi dan pengawasan baik dari KPPN, BPKAD maupun pejabat di SKPD/dinas terkait.
Terakhir namun tidak kalah penting, segera menyelesaikan perubahan susunan organisasi dan tata kerja yang dibarengi dengan uraian perangkat terkait dan alokasi anggarannya.
