Pengusaha juga menyoroti kebijakan PPN 12 % yang diberlakukan pemerintah sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran. Mereka menyebut bahwa kebijakan ini juga memberi tekanan tambahan pada kondisi ekonomi saat ini. Dengan penerapan PPN yang lebih tinggi, biaya produksi akan semakin meningkat, hal ini dapat membuat daya saing produk dalam negeri menjadi rendah di pasar global.
Menurut analisis pengusaha, kebijakan ketenagakerjaan yang diambil pemerintah seperti kenaikan UMP dan kebijakan PPN dinilai kurang memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas investasi dan lapangan kerja di Indonesia. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang dapat menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha serta tidak mengorbankan stabilitas investasi.
Dalam menghadapi tantangan ini, para pengusaha mengharapkan adanya dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas bisnis dan lapangan kerja di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dapat dicapai melalui kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas investasi.
