Lebih lanjut, Dwikorita menegaskan bahwa Bandara YIA telah diakui oleh the 57th session of the Executive Council di UNESCO Paris sebagai satu-satunya contoh infrastruktur kritis yang siap menghadapi tsunami. Selain YIA, Bandara Ngurah Rai juga telah disiapkan untuk kondisi Tsunami Ready. Dalam hal ini, BMKG berharap agar kesiapan yang ditunjukkan oleh kedua bandara ini dapat menjadi contoh bagi hotel-hotel di sekitar bandara untuk segera menyiapkan sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami dengan dukungan dari BMKG dan BPBD. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat serta wisatawan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi terhadap ancaman gempa dan tsunami di kawasan tersebut.
Dalam konteks memperkuat mitigasi dan pengurangan risiko bencana, Dwikorita menekankan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam upaya tersebut. Baginya, mitigasi dan pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang yang harus dipersiapkan oleh dunia usaha guna menjaga keberlanjutan usaha mereka. Demi menjaga keberlanjutan ini, keterlibatan aktif sektor swasta dalam manajemen risiko bencana sangat diperlukan.
Suci Dewi Anugrah, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami, juga menambahkan bahwa sektor swasta harus dilibatkan secara aktif dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh manajemen hotel adalah melakukan identifikasi indikator tsunami ready yang ditetapkan oleh The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC/UNESCO). Selain itu, hotel juga perlu melakukan assessment terkait struktur bangunan, jumlah pengunjung, SOP kedaruratan, serta metadata aset.
