Dengan aturan ini, pengecer akan terdaftar dalam sistem aplikasi resmi tanpa dikenakan biaya pendaftaran. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih terstruktur dan harga tetap terkendali di tingkat pengecer.
"Kami tidak ingin ada permainan harga. Dengan sistem ini, pengecer tetap bisa menjual LPG, tetapi mereka harus terdaftar sebagai sub pangkalan resmi agar distribusi lebih tertata dan harga tetap sesuai ketentuan," jelas Bahlil.
Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi, Bahlil mendapat banyak keluhan dari warga terkait harga LPG 3 kg yang melonjak hingga Rp30 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya berkisar Rp18 ribu – Rp19 ribu.
Warga menilai kebijakan sebelumnya yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg justru memperparah situasi, karena masyarakat kecil yang biasa membeli di warung harus mencari gas ke pangkalan resmi yang jaraknya lebih jauh.
"Kami ini ibu rumah tangga, biasa beli gas di warung depan rumah, tapi kemarin harus muter-muter cari gas sampai capek. Ada yang jual mahal, ada juga yang stoknya habis," ujar seorang warga saat berdialog dengan Bahlil.
