Bolivia kini tengah berjuang melawan krisis ekonomi berisiko gagal membayar utang luar negeri mereka. Hal ini menjadi perhatian utama, terutama setelah utang negara tersebut tembus US$ 13,3 miliar atau setara Rp 218,06 triliun (kurs Rp 16.396/dolar AS). Besaran utang ini mewakili lebih dari 37% dari pendapatan nasional bruto Bolivia, sebuah angka yang memprihatinkan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Utang Bolivia sebagian besar berasal dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Inter-Amerika, Bank Pembangunan Amerika Latin dan Karibia (CAF), Bank Dunia, serta pinjaman dari China. Pinjaman tersebut awalnya diharapkan dapat membantu mendanai proyek pembangunan dan infrastruktur, namun kini justru menjadi beban berat bagi perekonomian negara.
Tepatnya, utang ini sudah mulai mengancam stabilitas ekonomi Bolivia, yang mengalami pertumbuhan yang lambat pasca pandemi COVID-19. Masyarakat kini merasakan dampak dari berbagai langkah penghematan yang diambil pemerintah, menciptakan keresahan sosial yang semakin meningkat. Tandanya, keinginan rakyat untuk mendapatkan perbaikan kehidupan sehari-hari terhambat oleh utang yang menggantung di leher negara.
Presiden Bolivia kini berada di posisi sulit. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kebingungannya dalam menentukan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah utang ini. "Kami perlu menemukan cara untuk membayar utang ini tanpa menambah beban kepada rakyat. Namun, opsi-opsi yang kami miliki sangat terbatas," katanya. Ini menunjukkan betapa rumitnya situasi ini, baik secara ekonomi maupun sosial.
