"Ada tiga tahapan dilakukan oleh Satpol PP. Yang pertama pembinaan mental, mengundang psikolog dan lain-lainnya dimasukkan di dalam suatu kegiatan. Ada kegiatan pembinaan sebagai PNS atau AS, pembinaan mental spiritual," ujarnya Heru di Menteng, Rabu (2/10).
Heru menambahkan pembinaan tentang bahaya judol juga diberikan kepada suami istri agar nanti tidak menggunakan ponsel untuk bermain judol.
Pengakuan terbuka Heru Budi terkait keterbatasan Pemprov DKI Jakarta dalam mengawasi judi online menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penindakan terhadap praktik judi online memerlukan kerjasama dan kesadaran bersama. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam hal penggunaan ponsel pribadi dan akses ke permainan judi online.
Kehadiran psikolog dalam proses pembinaan terhadap 165 Satpol PP dan ratusan ASN yang terlibat dalam praktik judi online juga menunjukkan kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap kesejahteraan mental para pelaku. Selain melakukan pembinaan, perhatian terhadap aspek psikologis para pelaku judi online juga merupakan langkah preventif untuk mencegah kemungkinan adanya dampak buruk dari praktik tersebut.
Kasus 165 Satpol PP dan ratusan ASN terlibat dalam judi online menjadi peringatan bagi semua pihak, bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan sosial seperti ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.
