Tampang.com | Penurunan tax ratio dari 9.77% pada kuartal I-2024 menjadi 7.95% di kuartal I-2025 telah menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi XI DPR RI. Capaian ini tidak hanya menunjukkan adanya masalah di dalam sistem perpajakan di Indonesia, tetapi juga menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola dan memperkuat sistem perpajakan yang ada. Dalam konteks ini, Kaisar dari Komite Kebijakan Strategis Perpajakan (KKSP) telah menekankan perlunya solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi penurunan ini.
Dari data yang dirilis, penurunan pajak yang signifikan ini menjadi tanda bahwa ada tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Tax ratio yang kian menurun menunjukkan bahwa pendapatan negara dari pajak tidak berjalan sesuai harapan dan dapat berdampak pada pembiayaan program-program pembangunan yang krusial untuk kemajuan bangsa. Kaisar juga mengingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, maka hal ini akan mengganggu stabilitas keuangan negara.
Dalam suasana politik yang dinamis, Kaisar menegaskan pentingnya stabilitas politik dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pengumpulan pajak. ketika lingkungan politik tidak stabil, kebijakan perpajakan pun dapat terhambat, dan hal ini akan berdampak langsung pada pendapatan negara. Dengan adanya ketidakpastian politik, investor juga cenderung akan menahan diri untuk berinvestasi, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.
