Tutup Iklan
glowhite
  
login Register
protes ke MA

Yusril: Saya akan Protes ke MA!!

21 Juli 2017 | Dibaca : 407x | Penulis : Tonton Taufik

SAYA AKAN MELAWAN UU PEMILU YANG BARU DISAHKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh Yusril Ihza Mahendra

Malam ini 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ". Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini. Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, maka tidak masalah bagi saya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti. Kebenaran tokh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik.

Jakarta, 21 Juli 2017

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pengadilan Jerman: Pengaturan Privasi Facebook Ilegal
13 Februari 2018, by Slesta
Pengadilan Jerman memutuskan bahwa pengaturan privasi default Facebook melanggar undang-undang perlindungan konsumen, dokumen pengadilan yang dirilis pada hari ...
PPDB
4 Juli 2017, by Zeal
Sebanyak 770.000 lulusan SMP di Jawa Barat kini tengah memperebutkan 250.000 SMA/SMK negeri melalui proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK ...
5 Trik Restoran Ini Membuat Anda Boros
15 Januari 2018, by Slesta
Tampang.com – Anda merupakan salah satu dari orang yang menyukai makan di luar rumah, seperti di restoran? Kebanyakan dari orang – orang diluar ...
Ingin Sehat Jasmani dan Rohani.... Berdo'alah dan Rasakan Hasilnya
23 Mei 2018, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Berdo'a oleh hampir sebagian orang hanya dianggap karena ingin meminta sesuatu kepada Allah SWT dan sebagai rasa syukur atas nikmat yang ...
5 Fakta Menarik Mengenai Antartika
29 Januari 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Antartika merupakan benua yang meliputi Kutub Selatan Bumi. Hampir seluruhnya terletak di Lingkar Antartika dan dikelilingi ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview