Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Mengenai Regulasi, Uber Mengharapkan Dapat Dipertimbangkan Ulang

Mengenai Regulasi, Uber Mengharapkan Dapat Dipertimbangkan Ulang

5 Juli 2017 | Dibaca : 661x | Penulis : Ghilman Azka Fauzan

Tampang.com - Per 1 Juli, seperti yang kita ketahui tarif baru untuk taksi online resmi diberlakukan. Tarif ini mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Bagi pihak layanan taksi online, peraturan tersebut sebenarnya kurang disetujui. Namun apa daya, mereka tetap harus menyetujui regulasi yang diatur.

Dalam blog resmi Uber, mereka menyebut bahwa revisi aturan tersebut justru berisiko menghambat berbagai manfaat yang dihadirkan ridesharing kepada para penumpang, mitra-pengemudi dan kota-kota.

Mereka pun menyodorkan data-data hasil riset AlphaBeta mengenai manfaat layanan ridesharing sepertinya. Hasil riset itu menyebutkan di antaranya penumpang bisa menghemat 65 persen dari biaya dan 38 persen dari waktu perjalanan dengan menggunakan aplikasi Uber dibandingkan saat menggunakan kendaraan pribadi.

Pihak Uber berharap bahwa peraturan tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Terutama mengenai tarif dan pembatasan kuota.

Baca Juga: Terhitung 1 Juli 2017, Pemerintah Berlakukan Tarif Baru Bagi Taksi Online

Peraturan tersebut dianggap menghalangi warga biasa yang ingin berbagi tumpangan dan membatasi akses warga terhadap layanan yang terjangkau dan nyaman.

"Hal-hal ini juga bertentangan dengan prinsip koperasi; serta berbeda dengan langkah pemerintah kota DKI Jakarta yang tahun 2016 menghapus kuota dan batasan tarif taksi demi terciptanya persaingan yang sehat dan memandang kuota dan biaya perjalanan ridesharing tidak perlu diatur karena melihat perbedaan model bisnisnya," tulis dalam blog tersebut.

Blog resmi Uber itu pun menuliskan Indonesia adalah negara yang dikenal terbuka dengan tren ekonomi global, teknologi baru dan mendorong ekonomi kerakyatan, namun dengan revisi aturan-aturan ini, Indonesia tidak bisa mengambil manfaat penuh dari model bisnis dan inovasi ridesharing.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dan pemerintah untuk mencari jalan ke depan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi seperti kami dapat mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik," lanjut tulisannya.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pacaran Sebelum Pernikahan Menurut Islam
10 Februari 2018, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Di antara perilaku orang Barat yang buruk dan telah menyebar di dunia Islam pada saat ini adalah adanya hubungan asamara (pacaran) sebelum ...
ARCore, Aplikasi Google untuk Augmented Reality
31 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Perusahaan teknologi raksasa dunia, Google kini tengah mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) terbaru dengan nama ARCore. ...
Gubernur Kalteng Siap Kasih Bonus 750 Juta jika Kalteng Putra Masuk Liga 1
7 November 2017, by Admin
  Tampang.com- Untuk melakoni persaingan babak 8 besar Liga 2 Indonesia di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, tim Kalteng Putra telah bertolak ke ...
macet
30 Juni 2017, by Dony Prattiwa
Cerita seorang teman yangg OTW kebandung Istirahat di rest area .. Nggak Sengaja nguping Pak Polisi yang lagi Sibuk laporan situasi jalan  dengan ...
Satpol PP Cimahi Bongkar Bangunan Liar Diatas Selokan Air
21 November 2017, by Admin
Tampang.com - Sejumlah bangunan yang berdiri diatas saluran air di Kompleks Pharmindo Jalan Muara Takus Raya RT 06 RW 18 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab