Tutup Iklan
powerman
  
login Register
Jokow Mengamati Reaksi Masyarakat Akan UU MD3 Untuk Menandatanginya Atau Tidak

Jokow Mengamati Reaksi Masyarakat Akan UU MD3 Untuk Menandatanginya Atau Tidak

22 Februari 2018 | Dibaca : 349x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menandatangi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI, dalam beberapa waktu lalu.

Jokowi lebih mau mengamati reaksi masyarakat Indonesia terhadap UU MD3 tersebut.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat," ujar Kepala Negara saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi belum bisa menentukan apakan dirinya akan menandatangani UU MD3 itu atau tidak. Meski lembaran pengesahan UU tersebut sudah sampai di atas mejanya, namun ia masih mengkaji dan menimbang.

Dirinya mengaku bahwa saat menandatangani atau tidak, pasti akan menuai konsekuensi yang sama yakni UU MD3 tetap sah. Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut, dianggap sebagai mendukung penuh, padahal sebaliknya.

"Saya tandatangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi masih dalam kajian ya," lanjut dia.

Keengganan Jokowi menandatangani lembar pengesahan UU tersebut, pertama kali disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna Laoly.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna setelah tatap muka dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/02).

Yasonna menyampaikan bahwa Presiden mendorong kelompok masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya persilahkan teman-teman menggugat ke MK, tapi setelah jadi UU. Jangan digugatnya sebelum jadi UU, nanti batal. Daripada kita capek-capek berdebat, lebih baik gugat saja ke MK," jelas Yasonna.

 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Bukti Kesuksesan Pemkab Gowa Di Ajang Perpamsi Award
7 Desember 2017, by Zeal
Tampang - Sukses meraih penghargaan di ajang Perpamsi Award yang diselenggarakan di Jakarta oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), ...
Innalillahi, Adik Kandung Anies Baswedan Meninggal Dunia!
27 Mei 2017, by Zeal
Ridwan Rasyid Baswedan yang merupakan adik kandung Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan meninggal dunia pada Sabtu (27/5), dini hari pukul 00.50 di ...
Sering Mabuk Perjalanan? Ini Dia Penyebabnya..
29 November 2017, by Retno Indriyani
Menjelang libur akhir tahun, tentunya banyak orang yang sudah merencanakan liburan ke berbagai tempat wisata yang indah. Apalagi saat ini sudah banyak ...
Ridwan Kamil : Tenang Hadapi Debat Pilkada Jabar
14 Mei 2018, by Slesta
Tampang.com – Malam ini, KPU akan kembali menggelar debat kandidat Pilkada Jawa Barat. Adapun debat malam ini digelar di Balairung Universitas Indonesia ...
Sutiyoso: Anies-Sandi Rendah Hati!
19 Juni 2017, by Zeal
Sutiyoso atau yang kerap dipanggil Bang Yos, menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Cibubur, Jakarta Timur, ...
Berita GueBanget
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
powerman