Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Jokow Mengamati Reaksi Masyarakat Akan UU MD3 Untuk Menandatanginya Atau Tidak

Jokow Mengamati Reaksi Masyarakat Akan UU MD3 Untuk Menandatanginya Atau Tidak

22 Februari 2018 | Dibaca : 399x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menandatangi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI, dalam beberapa waktu lalu.

Jokowi lebih mau mengamati reaksi masyarakat Indonesia terhadap UU MD3 tersebut.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat," ujar Kepala Negara saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi belum bisa menentukan apakan dirinya akan menandatangani UU MD3 itu atau tidak. Meski lembaran pengesahan UU tersebut sudah sampai di atas mejanya, namun ia masih mengkaji dan menimbang.

Dirinya mengaku bahwa saat menandatangani atau tidak, pasti akan menuai konsekuensi yang sama yakni UU MD3 tetap sah. Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut, dianggap sebagai mendukung penuh, padahal sebaliknya.

"Saya tandatangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi masih dalam kajian ya," lanjut dia.

Keengganan Jokowi menandatangani lembar pengesahan UU tersebut, pertama kali disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna Laoly.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna setelah tatap muka dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/02).

Yasonna menyampaikan bahwa Presiden mendorong kelompok masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya persilahkan teman-teman menggugat ke MK, tapi setelah jadi UU. Jangan digugatnya sebelum jadi UU, nanti batal. Daripada kita capek-capek berdebat, lebih baik gugat saja ke MK," jelas Yasonna.

 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

derby milan
6 Oktober 2017, by Rachmiamy
Laga panas akan tersaji Minggu 15 Oktober 2017 di Liga Seri A Italia. Laga tersebut akan menyajikan dua tim besar kota Milan. Laga bertajuk Derby Della ...
Istana Topkapi, Peninggalan Penting Dunia Islam di Turki
27 Juni 2018, by Maman Soleman
Tidak bisa dimungkiri bahwa kejadian politik dan perang yang terjadi di Turki beberapa waktu lalu membuat industri pariwisata Turki jatuh. Imbas teror membuat ...
Optimasikan Bisnis Anda dengan Lokasi Gedung yang Strategis dan Fasilitas Luar Biasa
2 Oktober 2019, by Admin
Kini di era yang serba canggih dan era teknologi yang berkembang pesat, sektor bisnis pun mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ditunjang dengan adanya ...
Kurang Percaya Diri Karena Bibir Gelap? Ini Cara Mengatasinya
24 September 2017, by Risa Suadiani
Bibir yang berwarna gelap atau menghitam memang mengganggu penampilan. Banyak hal yang dapat menyebabkan bibir berwarna gelap. Kulit bibir memang seharusnya ...
Putuskan Hubunganmu dengan Dia Jika Kamu Merasakan 3 Hal Ini
16 November 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Dalam mengakhiri sebuah hubungan asmara, tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya. Jika faktor tersebut sering kita abaikan, meskipun hubungan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab