Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Guru Honorer Lapor DPRD karena dinyatakan Gagal CPNS

Guru Honorer Lapor DPRD karena dinyatakan Gagal CPNS

8 November 2017 | Dibaca : 388x | Penulis : Admin

Tampang.com – Seleksi CPNS 2014 ternyata menyisakan masalah. Kemarin (7/11) beberapa perwakilan guru honorer mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD  dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Perwakilan guru yang gagal dalam CPNS tiga tahun lalu itu menuntut pertanggungjawaban hasil verifikasi badan kepegawaian daerah (BKD). 

Hasil verifikasi kala itu sebanyak 19 guru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, mereka menilai hasil TMS itu tidak transparan lantaran BKD tidak menyampaikan secara resmi hasil verifikasi tersebut. Di sisi lain, mereka mengklaim sudah lulus CPNS dan memiliki bukti kuat. 

Sayangnya, RDP yang digelar selama dua jam sejak pukul 13.30 di ruang serbaguna DPRD itu menemui jalan buntu. BKD menyebut tidak adanya penyampaian kala itu karena keterbatasan waktu. Sedangkan dewan memilih menampung pengaduan guru honorer tersebut dan berjanji memfasilitasi hingga ke pemerintah pusat. ‘’Apa yang kami alami ini adalah bentuk ketidakadilan,’’ kata Mursini, salah seorang guru honorer, sambil berlinang air mata.  

Mursini sempat merunut alur ketidakadilan itu. Bermula 2010 lalu ketika BKD menyatakan saat pemberkasan awal dinyatakan lolos verifikasi sehingga berhak mengikuti seleksi CPNS 2014. Hasil pengumuman seleksi dari panselnas dan BKN menyatakan lulus. Namun, saat BKD melakukan verifikasi bagi yang lulus CPNS, belasan guru honorer itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Celakanya lagi, hasil verifikasi itu tidak disampaikan ke yang bersangkutan. Padahal, pihaknya memiliki hak mengajukan keberatan. Yang membuat munculnya tudingan ketidakberesan adalah hasil penelusuran diketahui ada guru yang dinyatakan lulus CPNS tapi catatannya sebagai guru honorer terhitung setelah Januari 2005. ‘’Sedangkan kami ini sudah mengabdi sejak lama,’’ tegasnya. 

Kepala BKD Suko Winardi menyebut ada keterlambatan dari surat pemberitahuan perintah verifikasi hasil CPNS yang dikirimkan Kemenpan RB. Surat yang diunggah lewat website itu diterima pertengahan Agustus. Padahal, dalam tanggal surat tertulis Juli. ‘’Penyebabnya apa kami tidak tahu,’’ ujarnya. 

Dalam surat itu pihaknya hanya diberi waktu seminggu untuk memverifikasi ulang keabsahan status honorer dari guru-guru yang lulus tersebut. Yakni, apakah betul sebelum Januari 2005. Karena formasi yang dibuka banyak, kata dia, verifikasi bidang pendidikan berada di paling akhir. 

Waktu yang tersisa hanya tiga hari menjelang deadline sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan ke yang bersangkutan. ‘’Kami kelabakan. Jika terlewat di hari terakhir, Kemenpan RB mengganggap yang nggak dikirimkan itu berarti tidak ada,’’ paparnya. 

Suko tidak tahu-menahu terkait keabsahan dari status honorer para guru tersebut apakah mengabdi sebelum atau sesudah 2004. Pasalnya, pihaknya hanya diberi kewenangan untuk memverifikasi ke setiap kepala sekolah melalui unit teknis dinas pendidikan. ‘’Kami tidak tahu dan tidak berwenang. Kalau ada kekeliruan yang disengaja atau tidak tanyakan ke kepala sekolahnya,’’ tegas Suko. 

Anggota Komisi A Putut Pujiono merasa miris jika benar ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum kepala sekolah (kasek). Pun mereka dinilai mempermainkan nasib guru yang sebetulnya sudah lolos menjadi PNS. Agar nasib belasan guru itu jelas, dia meminta untuk menyiapkan bukti dan data yang dimiliki untuk disampaikan ke dewan. ‘’Kami telaah dan bila itu valid, kami akan memperjuangkannya sampai ke pemerintah pusat,’’ ujarnya. 

Sementara itu, Ketua LKBH PGRI Jawa Timur Sudarto menilai ada hak hukum yang terabaikan dialami para guru yang mengadu tersebut. Hak mereka terampas untuk melakukan tuntutan ke PTUN atas hasil TMS verifikasi BKD. Sebab, mereka bisa membantahnya karena memiliki bukti sah yang menyatakan lulus menjadi PNS. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Belasan guru itu tidak bisa mengajukan gugatan karena diberi batas waktu 14 hari. Begitu juga ke ombudsman. ‘’Sudah tidak bisa karena sudah terlewat ini dua tahun,’’ tandasnya. 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Kalah 2-1 dari Tuan Rumah Girona, Real Madrid Tertahan di Posisi Ketiga Klasemen Sementara Liga Spanyol 2017/2018
30 Oktober 2017, by Rachmiamy
Raksasa Spanyol Real Madrid harus rela pulang tanpa membawa poin ketika bermain dengan tuan rumah Girona di Estadi Municipal de Montilivi. Madrid menelan ...
situs nikahsirri
24 September 2017, by Risa Suadiani
Pada Minggu, 24 September 2017 Polda Metro Jaya menggelar rilis pers kasus website pornografi berkedok pernikahan, nikahsirri.com. Kombes Adi Deriyan ...
Sudirman Said Menilai Warga Jateng Menunggu Program Penanganan Kemiskinan
16 Mei 2018, by Jenis Jaya Waruwu
 Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan dirinya akan fokus pada penanganan kemiskinan, karena  menurutnya program itu ...
Tangis Haru Idul Fitri Prajurit TNI yang ditugaskan di Sudan
27 Juni 2017, by Zeal
Momentum Idul Fitri menjadi momentum untuk bertemu dan berkumpul bersama seluruh keluarga. Namun, hal tersebut suatu pengecualian bagi prajurit TNI yang ...
Ingin Mengetahui Seseorang Berbohong Apa Tidak,,,Ini Caranya
22 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com -Saat ini kejujuran sanganlah susah didapatkan bahkan mungkin langkah, banyak faktor penyebabnya. Ada sebagian orang menamakan berbohong untuk ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab