Pembatalan rencana pemblokiran tersebut juga memberikan sinyal positif terkait komitmen pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dalam jaringan yang tetap diiringi dengan pengawasan dan tindakan yang tegas untuk konten ilegal. Oleh karena itu, Kominfo juga memberikan catatan bahwa mereka akan terus mengawasi dan menindak tegas jika terdapat pelanggaran hukum di kedua platform tersebut.
Tentu saja, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait pengaturan penggunaan media sosial di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan penetrasi internet di masyarakat, peran media sosial dalam menyampaikan informasi, pendapat, dan interaksi antarindividu semakin besar. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konten yang disajikan di platform-platform tersebut tidak melanggar hukum, dan sekaligus tidak membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Adanya diskusi terbuka terkait rencana pemblokiran ini juga menandakan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perlu diakui bahwa setiap kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi regulasi, kepercayaan masyarakat, maupun dampaknya terhadap perkembangan industri teknologi informasi di Indonesia.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus terus mendorong kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk platform media sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, terbuka, dan bermanfaat bagi semua pihak. Komitmen yang kuat dari pemerintah dan transparansi dalam menyusun kebijakan juga menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam era digitalisasi ini.
