“Hukum kita lamban, sementara teknologi penjahat siber makin canggih. Ini ketimpangan serius,” kata Dian Puspitasari, peneliti keamanan siber dari ICT Watch.
Instansi Pemerintah Juga Jadi Target
Yang mengejutkan, kebocoran data tidak hanya terjadi di sektor swasta. Beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah justru menjadi sumber kebocoran akibat sistem IT yang usang, minim enkripsi, dan tidak terintegrasi dengan standar keamanan global.
“Kami temukan data sensitif yang tersimpan tanpa enkripsi dan bisa diakses publik. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkap Tim Ahli Siber dari BSSN dalam laporan internalnya.
Masyarakat Jadi Korban Berulang
Dalam banyak kasus, data yang bocor digunakan untuk penipuan, pemerasan, atau pinjaman ilegal. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang harus menanggung risiko finansial dan psikologis.
“Bayangkan, orang tidak pernah pinjam uang, tapi tiba-tiba dikejar debt collector. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal hak asasi,” tegas Dian.
Solusi: Literasi Digital dan Audit Keamanan Menyeluruh
Para ahli menilai perlindungan data tak cukup hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan audit sistem keamanan secara menyeluruh di seluruh lembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan data.
