Batasan Tanpa Mengorbankan Kebebasan Berinternet
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Meutya menegaskan bahwa dalam penyusunan regulasi ini, pemerintah sangat berhati-hati agar tidak melanggar hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan berinternet.
"Kami menjunjung tinggi demokrasi, jadi pemerintah tidak bisa serta-merta membatasi akses informasi atau kebebasan berekspresi," ujar Meutya. Oleh karena itu, aturan yang sedang disusun hanya akan membatasi pembuatan akun media sosial bagi anak-anak, bukan menghalangi mereka dalam mengakses internet secara umum.
Ia juga menambahkan bahwa regulasi ini tidak akan mengatur bagaimana keluarga mengelola penggunaan internet di rumah. Jika anak menggunakan akun media sosial orang tua dengan pengawasan yang ketat, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dibatasi oleh aturan baru ini.
Bagaimana Aturan Ini Akan Diterapkan?
Saat ini, pemerintah masih dalam tahap perancangan aturan teknis terkait pembatasan akun media sosial anak. Salah satu opsi yang mungkin diterapkan adalah sistem verifikasi usia saat membuat akun baru. Ini bisa dilakukan melalui identifikasi data resmi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna memastikan bahwa yang membuat akun adalah individu yang memenuhi syarat usia minimal.
Namun, sistem ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama dalam aspek implementasi dan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa aturan ini tidak dapat dengan mudah diakali oleh pengguna yang ingin tetap membuat akun media sosial meskipun belum memenuhi batasan usia.
