Adapun sikap tanggap dan profesionalisme Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengelola proses pensiun dini Ratu Dewa juga menjadi kunci penting dalam menjamin keberlangsungan birokrasi dan pelayanan publik yang prima. Proses yang transparan dan efisien dalam penyelesaian pengajuan pensiun dini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para aparatur sipil negara yang telah berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus urusan pegawai negeri, BKN diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan kecakapan. Kelancaran proses pensiun dini Ratu Dewa juga akan menjadi indikator keberhasilan birokrasi dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan di Kota Palembang.
Dalam perspektif yang lebih luas, proses pensiun dini ASN yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi seperti Ratu Dewa juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pensiun dini di lingkungan aparatur sipil negara. Pengaturan mengenai pensiun dini perlu dijaga agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk kepentingan politik semata. Diperlukan pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas guna menghindari penyalahgunaan pensiun dini oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadiatau politik.
