Dalam konteks sejarah, praktik yang serupa pernah terjadi di masa Orde Baru yang terkenal dengan “pembersihan” pegawai negeri. Di masa itu, langkah-langkah yang diambil sering kali lebih bernuansa politis daripada berdasarkan pada kinerja atau kompetensi. Sejarah ini menguak kembali kekhawatiran publik bahwa TWK KPK bisa menjadi alat untuk memberangus suara-suara kritis dan kemandirian pegawai KPK, serta melemahkan posisi lembaga dalam proses pemberantasan korupsi.
TWK di tubuh KPK juga menarik perhatian karena adanya dugaan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk meminimalisir kekuasaan KPK. KPK, yang selama ini menjadi salah satu lembaga independen yang memiliki taring dalam memberantas korupsi, kini berada dalam situasi yang sengaja dirugikan dengan pemecatan pegawai-pegawai yang dianggap berintegritas. Tidak jarang, ini menimbulkan anggapan bahwa pemerintah berupaya untuk meredam gerakan antikorupsi yang kian meluas di masyarakat.
Sementara itu, banyak pihak berpendapat bahwa seharusnya pemerintah melakukan evaluasi yang lebih bertanggung jawab dan adil terhadap pegawai KPK. Jika ada masalah dengan kinerja atau perilaku individu, seharusnya ada proses penilaian yang transparan dan memberikan kesempatan untuk pembelaan diri sebelum pemecatan dilakukan. Namun, kenyataannya, pemecatan melalui TWK tampak sedikit banyak dilandasi oleh kepentingan politik yang menuntut loyalitas.
