Pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah lima partai. Yaitu PDIP, PPP, Nasdem, PKS dan PKB. Jumlah kursi mereka di DPR 314 kursi. Sekitar 54,60%. Hak angket atau interpelasi cukup diusulkan oleh 25 anggota DPR lintas fraksi. Setelah rapat pleno yang didukung oleh 5% + 1 anggota, maka DPR bisa membuat tim investigasi. Mereka bisa panggil aparat dan aparatur negara, para lurah, para menteri, dll untuk dimintai keterangan. Nah, hasil investigasi ini, DPR bisa menyatakan hak pendapatnya. Termasuk merekomendasikan untuk diskualifilasi terhadap paslon yang terbukti berbuat curang secara TSM (Terstruktur, Sistemik dan Masif). Atau diputuskan untuk diadakan pemilu ulang.
Jalur politik ini, kuncinya ada di Megawati. Ketum PDIP ini memegang peranan paling penting. Kenapa? Pertama, karena diantara lima partai pendukung, PDIP yang punya kursi terbanyak di DPR. Kedua, PDIP boleh dibilang sebagai korban yang paling besar merasakan dampaknya. Punya capres, tapi suaranya turun drastis. Padahal, presiden Jokowi sendiri juga adalah kader PDIP.
Megawati sudah beri sinyal. Karena itu, Ganjar bicara: akan menempuh jalur "hak angket". Ganjar tidak akan berani bicara tanpa perintah, minimal ijin dari Megawati. Di PDIP, loyalitas dan kedisiplinan itu hal utama yang dipegang teguh oleh kader.
Dalam hal ini, lima partai pengusung Anies dan Ganjar bertemu di satu kepentingan yaitu menggugat proses pemilu yang mereka yakini banyak pelanggaran. Terstruktur, Sistemik dan Masif. Atau TSM. Melalui jalur MK, seringkali sulit dimenangkan karena pertama, waktunya terlalu pendek. Kedua, mereka tidak yakin para hakim MK bisa netral. Syarat capres-cawapres saja bisa diubah, apalagi cuma bukti hasil pemilu. Bagitulah logika yang berkembang di kepala publik. Maka, mereka berinisitif menempuh jalur politik melalui hak angket. Ini nampaknya sejalan dengan aspirasi masyarakat secara luas. Supaya semua menjadi terang benderang.
Hak Angket untuk Melegitimasi Pemilu ini Curang Atau Jurdil
