Secara keseluruhan, pencabutan TAP MPR terkait Gus Dur memberikan harapan akan proses hukum yang lebih adil dan transparan, sementara keberlakuan TAP MPR terkait Soeharto tetap menjadi perhatian untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Artikel ini merupakan gambaran bahwa setiap keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus senantiasa mencerminkan semangat keadilan dan kebenaran. Penting bagi kita untuk terus memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan TAP MPR ini sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan demokrasi di Indonesia.
