Kritik: Kualitas Legislasi Bisa Terganggu
Namun, percepatan ini menuai kritik dari sejumlah pengamat hukum dan masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa terburu-burunya pembahasan bisa mengorbankan kualitas dan partisipasi publik.
“Kalau dikebut hanya demi target politis, kita bisa kecolongan pasal-pasal bermasalah,” ujar seorang akademisi hukum tata negara.
Tuntutan Akuntabilitas Lebih Besar
Dengan publik yang makin aktif mengawasi proses legislasi, DPR dituntut lebih transparan dan terbuka. Rapat-rapat yang tertutup dan minim notulensi menjadi perhatian, apalagi ketika menyangkut RUU strategis yang menyentuh hak warga negara.
