Perubahan ini juga menandai semangat pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi serta memperkuat institusi-institusi ekonomi. Dengan demikian, diharapkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Meskipun pergeseran ini menciptakan dinamika baru dalam struktur pemerintahan, namun hal tersebut harus diiringi dengan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk menjaga koordinasi yang baik dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Keseimbangan antara otonomi dan pengawasan perlu dijaga agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Dengan perubahan tersebut, diharapkan Kementerian Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik. Otomatisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Keterbukaan dan partisipasi publik juga menjadi penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
