Situasi ini menampilkan ketegangan antara aspirasi masyarakat sipil dan posisi legislatif yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks yang lebih luas, diskusi mengenai partisipasi publik dalam proses legislasi masih perlu terus dilakukan agar suara semua kalangan dapat didengar, terutama di era demokrasi seperti saat ini. Meski begitu, untuk masalah UU TNI, tampaknya pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menetapkan posisi mereka terhadap gugatan-gugatan yang ada.
