Dalam konteks modern, otoritarianisme tetap menggunakan musik sebagai alat alat manipulasi. Contohnya, di Korea Utara, musik digunakan secara sistematis untuk membangun citra positif dari pemimpin negara, Kim Jong-un. Lagu-lagu yang dikomposisikan dengan khusus dipersiapkan untuk memuji kepemimpinan dan pencapaian rezim. Selain itu, kontrol negara atas industri musik juga terlihat dalam sensor yang ketat terhadap lirik dan tema yang dianggap tidak sesuai. Dalam negara ini, musik menjadi medium untuk menjamin loyalitas dan menyebarkan ideologi komunis tanpa tempat untuk dissent.
Negara-negara yang menghadapi gerakan pro-demokrasi juga sering kali mengabdikan musik sebagai bagian dari strategi mereka. Namun, musisi yang berani menyuarakan pendapat kritis sering kali mengalami penganiayaan. Ketika suara yang mewakili aspirasi rakyat dibungkam, musik menjadi sarana penting untuk mengungkap protes. Dalam konteks seperti ini, musik otoriter yang didukung oleh pemerintah bertentangan dengan bentuk seni yang bebas dan kreatif.
Di seluruh dunia, pengaruh musik dalam kehidupan masyarakat tetap kuat. Meski begitu, dalam situasi di mana kontrol negara melanda, musik bisa menjadi lonjakan harapan sekaligus kendala. Baik di masa lalu maupun saat ini, manipulasi budaya menjadi aspek penting yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang kekuasaan dan kebebasan. Menyadari bahwa musik dapat dijadikan alat perang ideologi membuat kita lebih berhati-hati dalam menghargai nilai-nilai kebebasan berkreasi dan berpendapat.
