Dalam konteks ini, penggunaan foto dan video sebagai alat bukti kecurangan dalam pemilu memang seringkali menuai kontroversi. Banyak pihak yang menggunakan media ini sebagai bukti untuk mendukung atau menentang hasil pemilu. Namun, MK memandang bahwa foto dan video tidak selalu dapat dipercaya sepenuhnya karena rentan terhadap manipulasi dan konteks yang kurang jelas.
Tentu saja, keputusan ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menilai bahwa hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terkait pemilu.
Dalam kasus pembagian bansos yang melebihi keadaan pandemi COVID-19, MK juga menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dijadikan indikasi kecurangan dalam pemilu. Meskipun sejumlah pihak menilai bahwa pembagian bansos yang berlebihan dapat berdampak pada keadilan pemilu, namun MK menilai bahwa hal ini tidak secara langsung berkaitan dengan integritas pemilu.
