Kasus Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di dunia politik Indonesia, terutama terkait dengan penodaan agama. Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, terlibat dalam sebuah kasus hukum yang mengundang perhatian publik dan memicu protes besar-besaran dari sejumlah kelompok masyarakat, yang mengklaim bahwa pernyataannya telah menodai agama Islam.
Kontroversi ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada September 2016. Dalam sebuah pernyataan, ia merujuk pada surat Al-Maidah 51, yang berisi larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim. Pernyataan ini langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian masyarakat mendukung, sementara yang lain merasa tersinggung dan menganggap bahwa ucapan Ahok merupakan bentuk penodaan terhadap agama.
Pilkada DKI Jakarta 2017 semakin memanas dengan adanya isu penodaan ini. Ahok, yang saat itu sedang mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pilkada, menghadapi tantangan berat dalam kampanyenya. Ia tidak hanya harus berhadapan dengan lawan politiknya, tetapi juga dengan gelombang penolakan dari masyarakat yang menganggapnya telah menodai ajaran agama. Demonstrasi demonstrasi besar, seperti Aksi 212, muncul sebagai respons terhadap pernyataannya dan menuntut keadilan atas apa yang mereka anggap sebagai penodaan agama.
