Poin lain yang tidak kalah penting dari kasus ini adalah peran Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan putusan bahwa lahan yang digunakan untuk program DP 0 Rupiah seharusnya merupakan milik ahli waris Haji Marjan Sarma, bukan PT Adonara P. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memainkan peranan penting dalam mengembalikan keadilan terhadap pihak yang dirugikan akibat korupsi. Dengan adanya putusan MA ini, diharapkan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengadaan lahan serta program-program pembangunan lainnya. Langkah-langkah preventif dan pencegahan korupsi harus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pembelian lahan harus dihukum secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pemerintah.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran dalam memantau dan mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga terkait, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi akan menjadi pondasi kuat dalam membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
