Sejak pengumuman mantan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, tentang keputusannya terkait keikutsertaannya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat dan politisi pun menjadi penasaran. Apalagi, keputusan yang diambil Ganjar Pranowo, mantan capres nomor urut tiga, untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, turut memicu reaksi dari berbagai pihak.
Anies Baswedan, dalam menanggapi hal ini, menegaskan bahwa ia tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan yang seharusnya disikapi dengan bijak. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak terikat oleh aturan partai politik (parpol), sehingga keikutsertaannya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran harus dipertimbangkan dengan matang.
"Saya ini bukan berada di parpol. Kalau Pak Ganjar kan ada di parpol, saya warga negara dan saya selalu mengatakan tetap jalan perubahan," tutur Anies di kediamannya, Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Sebagai seorang warga negara yang independen, Anies merasa memiliki kebebasan untuk melakukan pertimbangan yang lebih luas tanpa terbebani oleh kepentingan partai politik. Dia menegaskan bahwa keputusannya nantinya akan tetap berpihak pada jalur perubahan yang dianggapnya sebagai tujuan utama dalam memajukan bangsa.
Keberadaan Ganjar Pranowo di luar pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi topik yang dipperbincangkan secara luas. Ganjar Pranowo, dengan mantapnya, menyesuaikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Keputusan tersebut tentu memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia.
Peran oposisi di dalam sistem pemerintahan memiliki peran yang tidak bisa dianggap enteng. Oposisi adalah pengawal yang kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan. Dengan keberadaan oposisi yang kuat, diharapkan pemerintah akan lebih terjaga dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang mampu memberikan dampak kepada masyarakat luas.
Tidak hanya itu, keberadaan oposisi yang kuat juga menjadi cerminan dari keberagaman pandangan dan pemikiran dalam politik. Hal ini menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan berkembang dengan baik, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan pandangannya.
