Zainul Munasichin menilai bahwa keberadaan dualisme kepemimpinan ini mengganggu kinerja PMI, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti dikutip dari salah satu media, Zainul Munasichin menegaskan bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang seharusnya bebas dari dominasi politik. Menurutnya, kehadiran tokoh politik yang menjabat di dalam PMI dapat membawa implikasi politis yang mengganggu independensi dan netralitas dalam menyediakan bantuan kemanusiaan.
Dalam konteks ini, Zainul Munasichin sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat, menyerukan agar PMI segera menemukan solusi untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa PMI dapat fokus pada tujuan utamanya sebagai organisasi kemanusiaan, tanpa adanya intervensi politik.
Ginandjar Kartasasmita, Ketua Umum PMI yang sah, juga telah memberikan tanggapan terkait pernyataan Zainul Munasichin. Ia menyatakan PMI terus berkomitmen untuk tetap netral dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Agung Laksono mengungkapkan bahwa PMI merupakan organisasi yang berdiri di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, independen, dan netral. Ia menegaskan bahwa PMI tidak akan terlibat dalam politik praktis dan akan tetap menjalankan kegiatan kemanusiaannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
