Kemudian terkait program penstabilan harga pasangan nomor 2 disebut tidak relevan. Sebab, tidak sesuai dengan realitas keuangam daerah. "Solusi masalah kestabilan harga komoditas pertanian Paslon 2 juga terlalu utopis dan birokratik melalui pembentukan BUMD pangan," jelasnya.
"Padahal nyatanya sebagian besar BUMD Jatim dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, terlebih lagi APBD Pemprov Jatim hanya sekitar 30% dari total APBD kabupaten/kota di Jatim," katanya
