Dalam konteks lebih luas, pemblokiran akses internet di Papua menggambarkan tantangan kebebasan yang lebih besar di era digital. Ketika negara memutus akses komunikasi warganya sendiri, itu menjadi pertanyaan besar mengenai komitmen terhadap demokrasi. Kebebasan berinternet seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan pemblokiran akses internet seperti ini hanya menunjukkan upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi dan mencegah suara ketidakpuasan.
Kondisi ini menjadi sorotan banyak kalangan, mulai dari aktivis hak asasi manusia, jurnalis, hingga masyarakat luas, yang meminta agar kebebasan di Papua diakui dan dihormati. Keterbatasan akses internet bukan hanya berdampak pada komunikasi, tetapi juga sebagai indikator dari bagaimana negara mengelola dan memperlakukan warganya. Pada akhirnya, tindakan memutus akses internet di Papua mungkin hanya akan menciptakan lebih banyak ketidakpuasan dan berpotensi menambah ketegangan yang ada.
