Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN. Salah satu proyek yang menjadi fokus penggunaan anggaran tersebut adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di kawasan IKN.
Pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting dalam memajukan sebuah wilayah, termasuk di kawasan IKN. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang mengutamakan konektivitas dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun, diharapkan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Menurut Basuki Hadimuljono, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung legislatif dan yudikatif di kawasan IKN. Pembangunan gedung-gedung ini diharapkan akan memberikan fasilitas yang representatif bagi lembaga-lembaga negara yang akan berkantor di kawasan IKN. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga akan mendukung kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan kawasan IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan modern. Ketika lembaga-lembaga negara memiliki fasilitas yang memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik. Itu sebabnya pengalokasian anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif merupakan langkah strategis yang perlu didukung.
