Solusi: Awasi dan Tertibkan Distribusi Bansos di Tahun Politik
KPU dan Bawaslu didesak memperketat pengawasan terhadap distribusi bantuan yang berpotensi disalahgunakan untuk kampanye. Pemerintah daerah juga harus transparan dalam data penerima dan mekanisme pemberian bansos.
“Bantuan sosial harus jadi hak rakyat, bukan alat kampanye politik,” pungkas Nur.
