Pemerintah pusat telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai regulasi dan kebijakan, namun efektivitasnya masih diragukan. Tanpa adanya perubahan struktural yang mendasar dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di tengah praktik dinasti politik dan korupsi anggaran, pengelolaan APBD akan terus menyisakan masalah yang kompleks bagi masyarakat.
Dengan berbagai tantangan yang ada, penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama berupaya menciptakan pengelolaan APBD yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, tanggung jawab pengelolaan uang rakyat di daerah adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik.
