Sayangnya, Tirto hanya menulis nama-nama pembicara, Sementara, Mr P belum tentu salah seorang dari 7 pembicara di UBK.
Dan, polisi pun tidak hanya membidik peserta pertemuan di UBK pada 30 November 2016, tetapi juga pertemuan yang digelar di ditempat yang sama sepuluh hari sebelumnya.
Siapa pun itu, Mr P pastinya bukan orang sembarangan. Karena ia ikut dalam rapat terbatas yang hanya diikuti oleh Rahmawati sebagai tuan rumah dan Kivlan Zein, purnawirawan TNI AD berpangkat mayor jenderal.
Mr P pun pastinya memiliki akses yang memberikannya informasi jika penahanan atas Dhani Cs tidak berlangsung lama. Dan, informasi Mr P yang diberikannya pada Al Khathatah alias Gatot ini ternyata benar.
Menariknya, meski hadir dalam rapat di UBK bersama Dhani CS, sosok Mr P sama sekali tidak disentuh. Bahkan, identitas Mr P pun sampai sekarang masih misterius.
Dan, sampai artikel ini ditayangkan, belum seorang pun yang mengungkapkan identitas serta peran Mr P dalam upaya makar terhadap Presiden Jokowi.
Persoalan sebenarnya, benarkah rencana makar itu ada?
Sekitar 2 minggu sebelum hari penangkapan yang bertepatan dengan penyelenggaraan Aksi 212, media sudah memberitakan tentang adanya sekelompok orang yang berencana menggulingkan Presiden Joko Widodo.
Diawali oleh pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 21 November 2016 yang menyebut adanya upaya makar dengan menunggangi sekuel Aksi 411 yang rencananya digelar antara tanggal 25 November atau 2 Desember 2016 (Waktu itu belum ada kepastian tentang waktu pelaksanaan aksi).
“... Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR...,” ungkap Tito dalam pidatonya (Sumber: Detik.com).
Saat ditanya soal aktor di balik kabar rencana makar yang diduga akan menunggani aksi unjuk rasa pada 2 Desember, dengan enteng Tito menjawab, “baca saja Google”
"Isu makar baca saja google, siapa yang ingin menjatuhkan pemerintah, jatuhkan Pak Jokowi, nah itulah dia. Enggak usah ngomongin ini lagi, baca saja di media, itu ada beberapa pihak yang katakan 'kita akan duduki DPR', itu inkonsitusional," katanya usai acara Istighotzah Akbar di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, pada 22 November 2016 (Sumber: Republika.co.id).
Kapolri tidak salah. Lewat Google, pengguna internet bisa mencari sejumlah informasi terkait pidato-pidato yang berisi perlawanan terhadap Jokowi.
Tetapi, jawaban “baca saja Google” pastinya hanya candaan Kapolri belaka. Sebab, jawaban yang tepat adalah “... Lalu dari pertemuan terbatas dari surveilance yang dilakukan. Isinya bertujuan menurunkan Presiden Jokowi ...”.
Pernyataan Kapolri ini menarik. Sebab, menurut Wikipedia.org, salah satu kunci keberhasilan makar atau kudeta adalah kerahasiaan agenda.
“Kerahasiaan agenda, tidak hanya berlaku vis-à-vis terhadap kalangan luar, tetapi juga vis-à-vis terhadap konspirator lainnya merupakan senjata pertama junta, tanpa persiapan yang terbaik maka kudeta dipastikan akan gagal.”
Kerahasiaan agenda ini sangat penting sebab faktor inilah yang akan mendukung faktor pendukung lainnya, yaitu pendadakan (menurut dialog tokoh Brigjen Soepardjo saat merencanakan Gerakan 1 Oktober 65 dalam film “G30S/PKI”)
Karena informasi “rencana makar” sudah tercium oleh pihak lain dalam hal ini Polri, maka faktor kerahasiaan agenda kependadakan pun tidak ada lagi.
Dan, memang menurut Aminuddin yang mengikuti pertemuan di UBK bersama 300-an aktvis lainnya pada 20 November 2016, rencana makar tidak dibicarakan
"(Isi pertemuan) kembali ke kiblat bangsa, UUD '45, Pancasila, dan UUD '45 asli," kata Aminuddin di Jakarta, pada 21 Desember 2016.
Rapat di UBK tersebut merupakan merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 15 November 2016. Menurut Aminuddin, tidak ada desakan kepada MPR untuk mencabut mandat Presiden Jokowi.
Adapun surat Sri Bintang yang menginginkan dilakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat presiden di luar agenda para aktivis lainnya.
"Nah itulah yang kami sesalkan, karena kita sendiri menyampaikan surat juga ke MPR-gerakan Save NKRI-rupanya Pak Sri Bintang kirim juga, dia inisiatif sendiri di luar kesepakatan. Beda dengan People Power (gerakan yang dibentuk Sri Bintang-red). Itulah istilah Kapolri yang bilang mengajak massa 2 Desember ke MPR/DPR, padahal kita punya agenda sendiri, yaitu bela Islam dan bela negara dan kita punya massa sendiri," terang Aminuddin (Sumber: Detik.com).
