Kedua, tingkat elekrabilitas Jokowi yang jauh di bawah 50%. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2017 elektabilitas Jokowi hanya 41,6%. Sedangkan, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34%.
Dengan mekanisme 50% plus 1, sebagai capres petahana pada Pilpres 2019, Jokowi harus memiliki tingkat elektabilitas di atas 60%.
Sebab, dalam berbagai pertaruangan pemilu yang ketat, raihan suara calon petahana berada di bawah tingkat elektabilitas hasil survei.
Dalam Pilpres 2009, SBY-Boediono meraup 60,8% suara. Raihan ini jauh di bawah hasil survei yang menempatan SBY-Boediono sebagai pemenang pemilu dengan tingkat elektabilitas 71%.
Demikian juga dengan Pilgub DKI 2017. Ahok-Djarot yang menurut sejumlah rilis survei mengantongi tingkat elektabilitas hingga 56% hanya mampu meraih 42,99% suara dalam putaran pertama dan 42,04% suara pada putaran kedua.
Tren elektabilitas Jokowi ini kemungkinan besar akan menurun dan menjauhi zona aman (60%). Dengan demikian, sulit bagi Jokowi untuk membalikkan keadaan dan memenang Pilpres 2019.
Faktor ketiga adalah polarisasi antara pendukung dan anti-Jokowi. Polarisasi ini sudah terbentuk sejak Pilgub DKI 2012 memasuki putaran kedua. Kondisi ini semakin menguat pada Pilpres 2014 yang dilanjutkan pada Pilgub DKI 2017.
Dalam Pilpres 2014, Jokowi kalau kuat dengan Prabowo dalam menarik dukungan dari undecided voter. Bahkan, Jokowi nyaris dikalahkan oleh Prabowo meski memiliki tingkat elektabilitas nyaris dua kali dari yang dimiliki oleh pesaingnya..
Sementara, dalam Pilgub DKI 2017, suara yang diperoleh Ahok-Djarot pada putaran kedua nyaris sama dengan suara yang diraupnya pada putaran pertama. Hal ini kuatnya polarisasi yang terbentuk pada Pilgub DKI Jakarta begitu kuat sehingga kubu Jokowi gagal menarik suara dari swing voter..
