"Jadi, seharusnya lembaga seperti BIN dan Polri tidak termasuk dalam 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan," tegas Suharti.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat bahwa penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk pendidikan kedinasan telah menyita perhatian. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menegaskan bahwa anggaran fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk sekolah kedinasan daripada untuk perguruan tinggi negeri.
"Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp7 triliun, sementara Rp32 triliun ada di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga," ungkap Pahala.
Data dari pemerintah menunjukkan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024. Jumlah tersebut naik dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp237,3 triliun di alokasikan untuk belanja pemerintah pusat, Rp346,6 triliun untuk transfer ke daerah, dan Rp77,0 triliun untuk pembiayaan investasi.
