Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti juga mengatakan bahwa banyak sekolah swasta di Indonesia yang memiliki fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar yang mahal. "Kita harus objektif. Ada sekolah swasta yang memang memiliki segmen pasar khusus dan menjalankan misi pendidikan yang lebih kompleks, termasuk dengan tenaga pengajar yang lebih mahal dan fasilitas yang menunjang mutu tinggi," ujar Esti dalam keterangannya.
Melihat persoalan tersebut, Esti mendorong pemerintah untuk segera menyusun klasifikasi terhadap sekolah swasta mana saja yang akan dibiayai negara. Ia menekankan pentingnya klasifikasi ini agar kebijakan pendidikan yang akan diterapkan tepat sasaran dan mengacu pada kondisi masing-masing sekolah swasta. "Jadi perlu ada pemahaman dan kebebasan untuk sekolah-sekolah swasta mandiri. Karena pasti ada sekolah yang tidak bersedia sebab dengan kemandiriannya, mereka mampu menghadirkan harapan sekolah berkualitas," ujar Esti.
Kendati demikian, Esti menegaskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun harus dirasakan oleh seluruh warga Indonesia, karena merupakan amanat konstitusi. "Negara memang berkewajiban hadir, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa mengakses pendidikan swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus utama pemerintah dalam menggratiskan pendidikan swasta adalah bagi mereka yang memang membutuhkan akses pendidikan dasar berkualitas namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi.
