Laporan TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan bahwa waktu tempuh di Jakarta meningkat hingga 22% dibanding tahun sebelumnya. Kota lain seperti Semarang dan Makassar juga mengalami lonjakan serupa, bahkan tanpa memiliki sistem transportasi massal yang memadai.
“Pembangunan jalan terus dilakukan, tapi jumlah kendaraan bertambah lebih cepat,” ujar Dedi.
Minimnya Regulasi Pengendalian Kendaraan Pribadi
Pemerintah dinilai kurang tegas dalam membatasi kendaraan pribadi. Kebijakan seperti ganjil-genap atau ERP (Electronic Road Pricing) masih terbatas implementasinya, atau bahkan ditunda karena penolakan.
“Saat transportasi publik belum jadi pilihan utama, pembatasan kendaraan pribadi memang jadi isu sensitif. Tapi tanpa kebijakan berani, kemacetan tidak akan pernah selesai,” jelas Dedi.
Solusi: Integrasi Moda dan Perluasan Akses
Pakar transportasi menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur besar, tapi juga memperkuat konektivitas mikro—seperti feeder bus, jalur sepeda, dan kawasan TOD (Transit Oriented Development). Selain itu, tarif harus dibuat terjangkau dan sistem pembayaran disederhanakan.
