Selain itu, peran media massa juga sangat krusial dalam menciptakan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap MK. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk opini masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya independensi dan keberadaan MK sebagai lembaga penegak hukum konstitusional dapat terus tumbuh dan berkembang.
Kendati demikian, kepercayaan publik bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan kembali setelah terjadi permasalahan yang membayangi lembaga tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata dan transparan perlu diambil oleh MK agar kepercayaan publik tersebut dapat terbangun kembali. Misalnya, dengan memberikan akses lebih terbuka kepada masyarakat dalam mengakses informasi terkait proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Dalam situasi seperti ini, peran Suhartoyo sebagai Ketua MK menjadi krusial. Bersama dengan seluruh jajaran hakim konstitusi, Suhartoyo berperan sebagai pemimpin yang harus mampu mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat mendukung upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Suhartoyo harus mampu membangun keterbukaan, memperkuat proses pengawasan internal, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh MK didasari oleh pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.
Dari sini, dapat dilihat bahwa upaya Suhartoyo dan MK dalam mengembalikan kepercayaan publik bukanlah hal yang hanya berkaitan dengan internal lembaga, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas dalam membentuk citra dan kepercayaan terhadap sistem hukum konstitusional Indonesia di mata dunia. Keberhasilan dalam memulihkan kepercayaan publik akan menjadi tonggak penting dalam memastikan eksistensi MK sebagai lembaga yang berintegritas, independen, dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya dalam menegakkan keadilan konstitusional.
