Seluruh perangkat SP KEP SPSI akan melakukan aksi penolakan dengan tema Batalkan dan Kelarkan Bab JHT & JP BPJS TK di UU P2SK juga para pekerja akan menarik dana peserta BPJS ketenagakerjaan, tegas Abdullah.
Menurut Abdullah, perlu adanya kerja sama antara para pekerja, pemerintah, dan perwakilan pengusaha untuk menemukan solusi yang adil terkait JHT dan Jaminan Pensiun. Sebagai perwakilan serikat pekerja, SP KEP SPSI berkomitmen untuk tetap membela hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, R Abdullah juga menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana JHT dan Jaminan Pensiun, serta penyusunan kebijakan yang melibatkan pihak terkait secara adil dan transparan.
Penolakan yang disuarakan oleh SP KEP SPSI juga menjadi bagian dari gerakan solidaritas serikat pekerja di berbagai sektor untuk menolak UU P2SK. Para pekerja bertekad untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan itu.
Dalam aksi demonstrasinya, para pekerja menuntut pembatalan dan perubahan isi UU P2SK terutama pada bagian yang berkaitan dengan JHT dan Jaminan Pensiun. Mereka juga berencana untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sebagai upaya lanjutan, SP KEP SPSI juga berencana untuk mengajukan proposal perubahan kepada pihak terkait di tingkat legislatif dan eksekutif. Mereka berharap agar aspirasi pekerja dapat didengar dan diperjuangkan secara konstruktif.
