Di sisi lain, sorotan tajam terhadap nilai remunerasi menjadi pengingat bagi BUMN agar transparan dan akuntabel. Apalagi, PLN Nusantara Power adalah entitas yang mengelola aset strategis dengan keuntungan triliunan rupiah per tahun. Masyarakat berhak tahu bagaimana kinerja para komisaris dan sejauh mana dampaknya bagi pelayanan listrik nasional.
Kontroversi atau Kesempatan Membuktikan Kapasitas?
Penunjukan komisaris dari kalangan politik bukan fenomena baru di Indonesia. Hampir semua BUMN besar memiliki dewan komisaris yang diisi tokoh partai politik atau relawan. Namun, polemik selalu muncul setiap kali nama yang ditunjuk dikenal publik sebagai pendukung rezim atau sosok kontroversial di media.
Ade Armando sendiri sempat menjadi sorotan karena berbagai pernyataan keras di media sosial yang memicu pro dan kontra. Kini, ia memiliki peluang membuktikan diri bahwa kapasitasnya bukan hanya berbicara, tetapi juga bekerja nyata mengawasi perusahaan listrik terbesar di Indonesia.
Publik tentu menantikan langkah-langkah berikutnya. Apakah ia akan menghadirkan inovasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat? Ataukah justru hanya menjadi deretan nama dalam dokumen RUPS yang tugasnya sebatas tanda tangan?
Yang jelas, dengan total penghasilan tahunan yang bisa mencapai miliaran rupiah, jabatan komisaris PLN Nusantara Power bukan hanya prestise, tetapi juga tanggung jawab yang besar.
