Para nelayan Natuna, yang mayoritas berprofesi sebagai penangkap ikan, sering kali menjadi korbannnya. Mereka berjuang untuk mencari nafkah dan menghadapi ancaman keamanan dalam menjalankan aktivitas mereka. Kasus penangkapan oleh pihak Malaysia merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan urgensi penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama demi melindungi para nelayan yang bertahan di tengah tekanan politik dan ekonomi.
PSDKP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya kelautan, secara tegas meminta pemerintah Malaysia untuk segera membebaskan tiga kapal nelayan Natuna beserta awaknya. Pemberian perlindungan terhadap nelayan Indonesia di wilayah perairan Natuna merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional, dan tindakan penangkapan oleh pihak Malaysia telah menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di wilayah yang seharusnya dapat dijaga sebagai daerah perdamaian.
Terlepas dari konflik yang terus berlanjut, kesejahteraan nelayan Natuna harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah, baik dalam hal penyelesaian konflik maupun pengamanan wilayah perairan yang merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Perlindungan dan keamanan bagi nelayan Natuna di wilayah perbatasan menjadi sebuah tugas yang tidak dapat ditunda lagi, terlebih dalam menghadapi situasi geopolitik yang kerap kompleks dan sarat dengan konflik kepentingan.
