Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegur para kepala daerah yang cenderung lebih memilih produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal ini menjadi perhatian serius karena penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah kabupaten maupun kota di Indonesia baru mencapai 41 persen, menurut pengungkapan Jokowi. Dari data tersebut, Presiden menyoroti bahwa persentase penggunaan produk dalam negeri oleh jajaran pemerintah daerah (pemda) masih kalah dengan penggunaan produk impor.
Menurut Jokowi, produk impor yang menjadi pilihan pemda sebenarnya dibeli dari anggaran negara lewat proses pengumpulan yang sangat sulit, termasuk melalui penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, hingga dividen yang dikumpulkan menjadi penerimaan negara. Dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jokowi menyatakan, "Soal serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih diangka 41 persen penggunaan produk dalam negeri. Masih 41 untuk kabupaten dan kota. 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk impor."
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, "Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNPB, royalti, dividen. Itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara di transfer ke daerah, (malah) dibelikan produk impor," dengan menyoroti pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah untuk mendukung penerimaan nasional.
