Selain penyesuaian timeline, Prabowo juga berkomitmen untuk memperhatikan alokasi anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN. Hal ini sejalan dengan penekanan Presiden untuk memastikan pembangunan yang efisien, serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak diinginkan.
Pembangunan IKN sendiri telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dengan rencana lima tahap pembangunan hingga tahun 2045. Proyek ini membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 466 triliun, sebagian berasal dari APBN sebesar 20 persen dan 80 persen dari sumber non-APBN. Hingga tahap VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.
Namun, keberlanjutan pembangunan IKN kini menjadi pertanyaan setelah pergantian kepemimpinan. Prabowo tidak menjadikan IKN sebagai poin utama dalam pidato kenegaraannya setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. Meskipun begitu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan di era pemerintahan baru.
